Pages

Subscribe:

Selasa, 31 Juli 2012

Pemkab Pringsewu Bertekad

Jadikan Pringsewu
Pusat Wisata Bernilai Jual

PRINGSEWU - Pemerintah Kabupaten Pringsewu berencana mengembangkan sejumlah obyek wisata menjadi tujuan wisata bernilai jual. Rencana tersebut diungkapkan bupati Pringsewu H.Sujadi saat menerima kunjungan  reporter cilik  di kantor pemda setempat, Selasa (31/7).
 
Menurut Sujadi, ada sejumlah lokasi wisata yang dapat dikembangkan, diantaranya wisata religious, yakni makam pahlawan sekaligus ulama Islam KH.Ghalib di Kelurahan Pringsewu Barat. Situs tersebut, selama ini sudah cukup terkenal di seluruh nusantara dan banyak dikunjungi para peziarah dari luar wilayah Provinsi Lampung, bahkan dari sejumlah Negara tetangga.
Selain itu, terdapat pula situs Goa Bunda Maria La Verna di Kelurahan Pajaresuk, Kecamatan Pringsewu yang juga banyak dikunjungi umat katolik dari seluruh Indonesia.
“Selain wisata religious, Pringsewu juga banyak menyimpan potensi wisata lain yang selama ini belum tergali,” katanya.

Potensi wisata tersebut, lanjut bupati, adalah wisata alam, yakni Telaga Gupit di Kecamatan Gadingrejo, Dam Way Ngison di Kecamatan Pagelaran, Bukit Silitonga di Kecamatan Sukoharjo, Hutan Kota Bukit Pangonan di Kelurahan Pajaresuk, Kecamatan Pringsewu, bangunan bersejarah peninggalan Belanda berupa Talang Air di Kelurahan Pajaresuk dan Pekon Bumiayu, Kecamatan Pringsewu, serta Pekon Bumiratu, Kecamatan Pagelaran. Selain itu, Pringsewu juga berpotensi besar dikembangkan sebagai pusat wisata kuliner,  mengingat banyaknya restoran baik besar maupun kecil, mulai masakan daerah hingga fastfood, dan juga tenda-tenda pedagang makanan yang buka pada malam hari di sekitar alun-alun Pendopo Kabupaten Pringsewu dan di pusat kota Pringsewu, termasuk Rest Area yang akan dibangun di Jalan Lintas Barat, Kecamatan Gadingrejo. “Selain itu, tentu saja wisata belanja, karena selain banyak  kawasan pertokoan, di Kota Pringsewu juga terdapat Mal,” ujarnya.

Selain menjadikan sebagai Kota Wisata, Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu juga bertekad menjadikan Pringsewu sebagai pusat pembelajaran bahasa asing. Sebagai upaya  mewujudkan ke arah tersebut, adalah dengan mendirikan kampung bahasa. Ada 3 bahasa yang akan dijadikan bahan pembelajaran, masing-masing yakni bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin.

Untuk daerah-daerah yang direncanakan menjadi lokasi kampung bahasa tersebut, kata bupati, adalah wilayah sekitar kampus calon Universitas Muhammadiyah Pringsewu di Pringsewu Barat sebagai kampung bahasa Inggris, kemudian kampung bahasa Arab berada di wilayah sekitar Pondok Pesantren Sunan Jatiagung di Desa Jatiagung, Kecamatan Ambarawa, serta sebagai pusat bahasa Mandarin adalah wilayah Pringombo di Pringsewu Timur.
Pemilihan ketiga lokasi tersebut, menurut bupati, adalah berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya wilayah sekitar kampus calon Universitas Muhammadiyah Pringsewu sebagai pusat bahasa Inggris mengingat kawasan tersebut banyak terdapat perkampungan mahasiswa dan banyaknya para akademisi serta kaum intelektual yang terbiasa dengan pemakaian bahasa Inggris.  “Sedangkan wilayah sekitar Pondok Pesantren Sunan Jatiagung sebagai kampung bahasa Arab, mengingat di wilayah tersebut terdapat warga keturunan Arab, juga habib dan para pengasuh di ponpes tersebut  pun merupakan warga keturunan Arab, serta pernah pula bertempat tinggal di Timur Tengah, sehingga tahu persis bahasa dan kebudayaan Arab.
Sementara dipilihnya wilayah Pringombo, Pringsewu Timur  sebagai kampung bahasa Mandarin, karena  kawasan tersebut  banyak tinggal komunitas warga etnis Tionghoa,” katanya.

Dalam kampung bahasa tersebut, bupati berharap masyarakat akan banyak menggunakan ke-3 bahasa tersebut, sehingga akan banyak menarik minat orang dari daerah lain untuk belajar  di kampung bahasa Pringsewu. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)


||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Rabu, 25 Juli 2012

Pemkab Pringsewu Sampaikan Ranperda
 Pemekaran 13 Desa Baru

PRINGSEWU - Jumlah pekon atau  desa di Kabupaten Pringsewu dipastikan akan bertambah menjadi 131 pekon dan kelurahan. Hal tersebut seiring diajukannya  rancangan peraturan daerah (ranperda) pembentukan 13 pekon baru oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Pringsewu, Rabu (25/7).
Ke-13 pekon baru yang rencananya akan dimekarkan,  masing-masing adalah Pekon Gadingrejo Timur, Gadingrejo Utara, Wates Timur, Wates Selatan, Yogyakarta Selatan, Wonodadi Utara, dan Tambahrejo Barat yang kesemuanya berada di Kecamatan Gadingrejo. Kemudian Pekon Sidodadi, Sumberejo, Bumirejo, dan Ganjaran di Kecamatan Pagelaran, serta Pekon Podosari dan Fajaragung Barat di Kecamatan Pringsewu. 

Menurut Bupati Pringsewu Sujadi saat menyampaikan ranperda pembentukan 13 pekon baru tersebut dalam rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD Pringsewu Ilyasa didampingi wakinya FX Siman tersebut, pemekaran  13 pekon  baru di wilayah Kabupaten Pringsewu  pada dasarnya adalah dalam  rangka percepatan dan pemerataan pembangunan, selain sebagai upaya untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat akan lebih efektif.
"Penyampaian ranperda ini  juga untuk menindak lanjuti Surat Gubernur Provinsi Lampung  bernomor 140/1227/02/2012  tertanggal 11 April 2012 tentang pembentukan desa dan kelurahan,  yang mendesak untuk segera dilakukan pembahasan dan selanjutnya diundangkan dalam lembaran daerah. Hal ini juga mengingat adanya kebijakan moratorium pembentukan desa dan kelurahan baru, dimana paling lambat pada bulan September 2012,  perda  mengenai pembentukan desa dan kelurahan baru, sudah harus disampaikan
kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Otonomi Daerah,  sebagai dasar pemberian rekomendasi  dalam proses pemberian kode desa oleh Kementerian Dalam Negeri," katanya.

Sementara itu, ketua DPRD Pringsewu Ilyasa, seusai rapat paripurna, secara pribadi dan lembaga menyatakan  sangat mendukung atas rencana pemekaran 13 pekon baru tersebut.
"Dari awal kami telah sepakat akan segera melakukan pembahasan atas ranperda tersebut secepatnya, sehingga bisa segera disahkan sebagai perda," kata Ilyasa, yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu.
Hal senada disampaikan ketua komisi A DPRD Pringsewu Herman Buchori, yang pada prinsipnya mendukung langkah-langkah  yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu untuk memekarkan pekon, sebagai upaya untuk percepatan pembangunan disamping sebagai upaya dalam rangka pemekaran kecamatan.
"A
palagi ada limit paling lambat pada bulan Agustus hingga Oktober tahun ini harus sudah disampaikan ke pemerintah pusat," ujar politisi Partai Golkar tersebut (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)
||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Selasa, 24 Juli 2012

Bupati Pringsewu Sidak Pasar & Mal

PRINGSEWU - Sejumlah pasar di Kabupaten Pringsewu dinilai masih semrawut sehingga perlu dilakukan penataan ulang. Hal tersebut terungkap saat bupati Pringsewu dan jajaran pemerintah daerah setempat melakukan sidak ke sejumlah pasar di  daerah tersebut, Selasa (24/7).
Di Pasar Gadingrejo misalnya, bupati Pringsewu Sujadi didampingi sekretaris daerah Drs.Idrus Effendi, serta  jajaran dinas kesehatan, dinas peternakan, dinas koperindag, dinas pasar, dan unsur kepolisian setempat, mendapati para pedagang pakaian bercampur baur dengan para pedagang sayuran, sehingga terlihat semrawut dan tidak nyaman. Selain itu,  masalah perparkiran juga menjadi  sorotan bupati, di samping  masalah keamanan dan ancaman bahaya kebakaran juga masih perlu menjadi perhatian, dimana sejumlah toko, kios maupun los di pasar tradisional terbesar kedua di Pringsewu ini tidak dilengkapi dengan alat pemadam api atau hydrant. Padahal, wilayah Pringsewu tergolong  daerah rawan bencana kebakaran.
Sementara itu, terkait kenaikan harga sembilan bahan pokok maupun barang kebutuhan lainnya memasuki hari keempat bulan suci Ramadhan, berdasarkan hasil pantauan rata-rata masih terlihat normal. Hanya ada beberapa yang mengalami kenaikan, seperti beras impor, dan juga beberapa sayuran yang mengalami kenaikan harga sebesar Rp.500. Namun selebihnya masih terpantau normal. Hal tersebut berbeda dengan tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang sejak beberapa waktu lalu mengalamai kenaikan.
Selain melakukan sidak ke pasar tradisional, bupati Pringsewu dan jajaran pemda setempat juga melakukan sidak ke pusat perbelanjaan modern seperti Mal Chandra Pringsewu. Di mal  yang terletak di bilangan Pringsewu Utara ini, bupati dan jajaran pemda Pringsewu juga mengecek keamanan sejumlah barang kebutuhan warga. Namun demikian, dari hasil pemantauan kondisi yang ada masih dalam batas normal. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)
||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Senin, 23 Juli 2012

Mulai 2014, Pringsewu Kelola PBB-P2

PRINGSEWU - Pelimpahan pengelolaan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan) di Kabupaten Pringsewu, Lampung akan mulai dilaksanakan paling lambat pada bulan Januari 2014 mendatang. Hal tersebut diungkapkan bupati Pringsewu Sujadi saat sosialisasi pengelolaan PBB-P2 di pendopo kabupaten setempat, Senin (23/7).
Terkait pelimpahan tersebut, menurut bupati Sujadi, sejumlah persiapan telah dilaksanakan di daerah tersebut, diantaranya melaksanakan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah setempat dengan pihak kantor pajak mengenai optimalisasi pendapatan daerah dari pemungutan PBB-P2 pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. "Selain itu, upaya lain yang dilakukan pemerintah daerah Pringsewu adalah dengan menerbitkan perda mengenai pajak daerah yang di dalamnya terdapat pasal terkait masalah PBB P-2, disamping dengan mengirimkan tenaga untuk mengikuti diklat berbasis E-Learning di kementerian keuangan. Sementara untuk sarana dan prasarana dan peralatan penunjang akan disiapkan mulai tahun ini hingga kedepan, disamping kerjasama dengan pihak terkait lainnya, baik perbankan, notaris, serta badan pertanahan," ungkapnya.
Bupati Pringsewu juga menandaskan perlunya dukungan partisipasi aktif dari semua pihak, serta para kepala desa selaku kolektor untuk lebih aktif dan giat melakukan penagihan sebelum jatuh tempo, disamping dapat segera menyesuaikan dengan sistem baru tersebut.


Sementara itu, anggota komisi XI DPR RI Hari Azhar Aziz menjelaskan salah satu kebijakan pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang No.28 tahun 2009 adalah menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak kabupaten/kota, karena memenuhi kriteria ditinjau dari aspek lokalitas, hubungan antara pembayar pajak dan yang menikmati manfaat pajak, disamping sudah umum di banyak negara.
"Mengingat pengalihan PBB-P2 dan BPHTB memerlukan persiapan yang tidak sedikit, maka diatur pula menegani masa transisi, dimana BPHTB mulai dipungut oleh daerah per 1 Januari 2011, sedangkan PBB-P2 dapat dipungut daerah mulai 1 Jauari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014," jelasnya.


Selain itu, tambahnya, selama masa transisi pemerintah juga mempersiapkan tahapan pengalihannya, sehingga pada saatnya kedua jenis pajak tersebut dapat dipungut oleh daerah dengan lancar. "Terkait pengalihan kedua pajak, diterbitkan peraturan bersama antara menteri keuangan dan menteri dalam negeri yakni PB Menkeu dan Mendagri nomor 186/PMK.07/2010 dan nomor 53 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah, serta PB menkeu dan Mendagri nomor 213/PMK.07/2010 dan nomor 58 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah," tambahnya.
Turut hadir pula dalam sosialisasi yang diikuti para kepala desa, camat, kepala SKPD, dan setakeholder lainnya, wakil ketua DPRD Pringsewu Stiyono, SH, jajaran komisi XI DPR RI lainya yang juga sebagai narasumber Amin Santono dan M.Ikhlas El-Quds, serta Sukarni M.Amin dan Febrianti Syawaliah dari Dirjen Pajak. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)
||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Sabtu, 21 Juli 2012

Hari Pertama Ramadhan 1433 H

  Bupati Pringsewu Gelar Buka Bersama

GEMAHRIPAH - Mengawali kegiatan Ramadhan 1433 H, bupati Pringsewu H.Sujadi menggelar acara buka bersama di kediaman bupati Pringsewu di Pekon Gemahripah, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Sabtu (21/7).

 

Acara buka bersama tersebut juga dihadiri ketua DPRD Pringsewu Ilyasa, jajaran fokorpimda Kabupaten Pringsewu, diantarnya komandan Kodim 0424/TGM Letnan Kolonel Inf. Rionardo, kepala Kejaksaan Negeri Kotaagung Normal Edyansyah, SH, MH, sekretaris daerah Kabupaten Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi, para asisten dan staf ahli serta para pejabat kepala SKPD,  para camat, serta jajaran pemda dan masyarakat setempat.
Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan santunan bagi para manula yang diserahkan langsung oleh bupati Pringsewu H.Sujadi dan ketua TP-PKK Pringsewu Hj.Nurrohmah Sujadi.
Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sambutannya mengatakan bulan Ramadhan merupakan bulan penuh berkah yakni bulan dimana pintu kebaikan dibuka seluas-luasnya oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada bulan istimewa ini, selain kita diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa dengan menahan lapar dan dahaga sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, kita juga diwajibkan untuk mengendalikan diri, menahan hawa nafsu serta menjauhi segala larangan-Nya.
"Kegiatan seperti yang kita laksanakan pada hari ini adalah salah satu bentuk upaya kita untuk menjaga silaturahmi, kekeluargaan serta menjalin komunikasi yang lebih intens diantara kita. Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan akan terjalin rasa kekeluargaan yang erat,” kata bupati. (*/BAGIAN HUMAS & PROTOKOL PEMKAB PRINGSEWU/Isnanto Hapsara, A.Md).
||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Pringsewu Punya Peluang Besar Untuk Maju

PRINGSEWU - Tim Evaluasi Daerah Otonom Baru Kementerian Dalam Negeri menilai, Kabupaten Pringsewu memiliki peluang yang lebih besar untuk maju dan berkembang. Sebagai Daerah Otonomi Baru, Pringsewu terus menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Demikian dikatakan M.Usman, M.Si, Kepala Seksi Penataan Daerah Wilayah II, Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri saat mengunjungi Kabupaten Pringsewu, Jumat (20/7).

Menurut M.Usman yang juga ketua tim evaluasi DOB untuk Kabupaten Pringsewu, dari hasil penilaian awal, Pringsewu sudah menunjukkan keberhasilan di berbagai bidang, sehingga peluang untuk mendapatkan predikat terbaik masih terbuka lebar. Dimana pada tahun sebelumnya, Kabupaten Pringsewu mendapat nilai 68 atau masuk kategori sedang. "Setelah melihat kondisi yang ada di Pringsewu, saya optimis Pringsewu akan mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi dari tahun sebelumnya,"

Sementara itu, Bupati Pringsewu Sujadi mengungkapkan Kabupaten Pringsewu yang terbentuk berdasarkan UU No. 48 Tahun 2008 dengan luas wilayah + 625 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 mencapai 384.252 jiwa ini, untuk APBD selama 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2010, APBD Pringsewu adalah sebesar Rp.300 milyar, kemudian tahun 2011 sebesar Rp.450 milyar, dan pada tahun 2012 ini, meningkat sebesar Rp.700 milyar.
Selain itu, Pringsewu merupakan yang pertama dan satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang telah berhasil menyelesaikan program KTP elektronik, dimana sesuai target nasional harus selesai per 3 April 2012, namun Pringsewu justru telah berhasil menyelesaikannya pada bulan Maret 2012, dan telah dibagikan kepada warga. (*/Humas Psw/Isnanto Hapsara, A.Md)
||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Jumat, 20 Juli 2012

Pringsewu Wajar Dengan Pengecualian

PRINGSEWU – Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pringsewu tahun 2011 tersebut dilakukan Kepala BPK Perwakilan Lampung Novy Gregory Antonius Pelenkahu, MBA, Ak. kepada Bupati Pringsewu Sujadi didampingi ketua DPRD setempat Ilyasa di kantor BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung, Kamis (19/7) petang.

Menurut Kepala BPK Perwakilan Lampung  Novy Gregory Antonius Pelenkahu, MBA.,Ak. penyampaian LHP atas LKPD tahun anggaran 2011 ini untuk memenuhi ketentuan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI, dimana keempat undang-undang tersebut mengharuskan BPK untuk menyampaikan LHP kepada DPRD serta gubernur dan bupati/walikota.
“Harapan kami hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun 2011 dapat memberikan manfaat juga bagi DPRD setempat dalam mengambil keputusan, serta menjadi bahan evaluasi bagi bupati dan jajaran pemda dalam mengambil langkah-langkah agar lebih baik dalam mengelola keuangan daerah,” katanya. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)
||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Kamis, 19 Juli 2012

4 Pilar Bentengi Bangsa Indonesia

PRINGSEWU - Empat pilar kebangsaan diyakini mampu membentengi dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Hal tersebut dikatakan bupati Pringsewu Sujadi  ketika membuka seminar wawasan kebangsaan yang diikuti para pelajar SLTA se Kabupaten Pringsewu di gedung PWRI Pringsewu, Kamis (19/7). Empat pilar kebangsaan tersebut menurut bupati Pringsewu adalah pancasila, UUD 1945, bhinneka tunggal ika, serta NKRI.

Dikatakan bupati Pringsewu, kita semestinya patut bersyukur bahwa negara kita  dikaruniai dengan kekayaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tiada tara yang dikenal sebagai untaian zamrud katulistiwa  dimana kekayaan sumberdaya manusia Indonesia itu juga mengandung heterogenitas yang tinggi,  yakni keanekaragaman suku, ras, agama, budaya, dan adat-istiadat. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal dasar yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional menuju cita-cita proklamasi kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Namun demikian, bupati Sujadi juga merasa  prihatin manakala mengikuti berita-berita melalui berbagai media massa dimana h
ampir setiap saat terjadi tawuran,  hingga unjuk rasa yang dibarengi dengan perbuatan anarkis.   Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa rasa kebersamaan, bertoleransi, dan sikap mengutamakan kepentingan bersama sudah mulai luntur, bahkan orientasi kebangsaan warga bangsa kita nampaknya mulai memudar.

Dan keprihatinan yang lebih mendalam, kata bupati, adalah adanya gejala-gejala terjadinya dekadensi moral dan degradasi jatidiri bangsa,  di mana bangsa Indonesia yang dikenal sebagai orang timur yang santun, lembut, penyabar, dan berbudi pekerti luhur, kini mulai kehilangan maknanya.
Namun demikian, di tengah-tengah keprihatinan tersebut, bupati Pringsewu juga merasa bangga bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi yang memprihatinkan tadi, masih ada sebagian pemuda yang memiliki kepedulian untuk membangun kembali karakter bangsa dengan mendalami wawasan kebangsaan untuk bekal hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bersendikan pancasila dengan mengikuti seminar wawasan kebangsaan tersebut. 
Atas nama  Pemerintah Kabupaten Pringsewu, bupati Sujadi juga  mengucapkan terima kasih dan penghargaan serta apresiasi yang tinggi, atas terselenggaranya seminar wawasan kebangsaan tersebut, sekaligus berharap kegiatan semacam ini dapat terus ditingkatkan,  baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga kelak mampu menjadi  semacam 'metal detector'  untuk mengembalikan karakter dan jatidiri bangsa. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)


||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Selasa, 17 Juli 2012

Pringsewu Peringati Hari Koperasi Ke-65

      Jumlah Koperasi Alami Peningkatan

PRINGSEWU - Hingga pertengahan tahun 2012 jumlah koperasi di Indonesia telah mencapai 192.443 unit dengan jumlah anggota sebanyak 33.684.417 orang, atau terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2009 berjumlah 170.411 unit, tahun 2010 sebanyak 177.482 unit, serta pada tahun 2011 lalu mencapai 188.181 unit koperasi. Peningkatan jumlah koperasi ini didukung oleh Program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bekerjasama dan sinergi dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Namun demikian, masih terdapat banyak koperasi yang tidak aktif. Untuk itu, kepada para kepala dinas yang membidangi koperasi dan UMKM, baik provinsi ataupun kabupaten kota, diharapkan lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, karena melalui pembinaan yang intensif akan menghasilkan koperasi dapat tumbuh, kuat, besar dan mandiri, dan memiliki sumber daya manusia, manajemen, penguasaan teknologi yang tinggi dan berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Bupati Pringsewu H.Sujadi ketika membacakan amanat tertulis Menteri Negara Koperasi UMKM Drs.Syarif Hasan pada upacara peringatan Hari Koperasi ke-65 tahun 2012 tingkat Kabupaten Pringsewu di halaman Pendopo Kabupaten Pringsewu, Selasa (17/7).
Dikatakannya, melalui Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop) kita harus mendorong agar koperasi-koperasi yang tidak aktif dapat segera bangkit aktif untuk menggapai kemakmuran, sekaligus peringatan Hari Koperasi ke-65 ini dimaknai sebagai tahun kemandirian koperasi dengan mewujudkan koperasi menjadi koperasi yang besar, mandiri, dan kuat, sehingga dapat lebih cepat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat. "Dengan tekad yang kuat dan bekerja keras, koperasi bersama dengan usaha mikro kecil dan menengah, kita mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita perkuat koperasi dengan kemandirian untuk kemakmuran bersama," katanya.

Mengiringi peringatan Hari Koperasi ke 65 ini, lanjut dia, terdapat momentum bersejarah bagi gerakan koperasi di Indonesia dan dunia, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sustainabel, semakin baik, cukup tinggi saat ini telah menciptakan banyak peluang ekonomi bagi koperasi Indonesia. Yang kedua, arahan Bapak Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono bahwa gerakan revitalisasi koperasi adalah salah satu program utama pemerintah untuk menunjang perekonomian Indonesia menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera, dan yang ketiga, PBB telah mencanangkan tahun 2012 sebagai Tahun Koperasi Dunia. "Oleh karena itu, kita patut berbangga sebagai warga koperasi, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusinya nomor 64/136 telah mengakui bahwa peran koperasi khususnya koperasi Indonesia sebagai organisasi usaha telah terbukti disamping mampu bertahan dalam keadaan krisis ekonomi global, mampu juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan. Dengan demikian, semangat kebangsaan dan gotong royong harus dijadikan sebagai salah satu spirit dalam pemberdayaan koperasi secara integral dari seluruh komponen bangsa," tuturnya.
Dalam upacara peringatan Hari Koperasi ke-65 yang diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan jajaran koperasi tersebut, dicanangkan pula penggunaan logo baru koperasi Indonesia ditandai pembukaan selubung papan logo baru, serta penyerahan bantuan Pemerintah Kabupaten Pringsewu berupa mesin molen genteng kepada Koperasi Karya Mandiri Pekon Banyuwangi Kecamatan Banyumas, mesin molen batu bata kepada 4 kelompok pengrajin di Kecamatan Pagelaran, Adiluwih, dan Gadingrejo, mesin jahit kepada 8 orang pengrajin kain perca anggota Koperasi Wanita Karya Mandiri Pekon Sukamulya Kecamatan Banyumas, sertifikat kesehatan simpan pinjam kepada Koperasi Mekarsari Kecamatan Ambarawa, piagam asistensi penyusunan materi RAT kepada Koperasi PGHM, badan hukum koperasi kepada KJKS BMT UGT Sidogiri, serta peresmian dan serah terima pengelolaan sarana usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) rest area Bulukarto kepada Koperasi Sumarta Pringsewu, yang masing-maisng diserahkan oleh Bupati Pringsewu H.Sujadi didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pringsewu Hj.Nurrohmah Sujadi dan jajaran Pemkab Pringsewu lainnya. Seusai upacara, Bupati Pringsewu H.Sujadi dan jajaran Pemkab Pringsewu juga meninjau lokasi penampungan para pedagang UKM yang nantinya akan ditempatkan di kawasan rest area yang akan dibangun Pemkab Pringsewu. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)
||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Pemkab Pringsewu Gelar Musrenbang RPJMD

PRINGSEWU - Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu digelar di aula STMIK Pringsewu, Senin (16/7). Musrenbang yang dibuka oleh Bupati Pringsewu Sujadi tersebut dihadiri Ketua DPRD Pringsewu Ilyasa dan wakilnya FX Siman beserta anggota legislatif lainnya, Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung Priyanto Putro, jajaran fokorpimda, para kepala SKPD Kabupaten Pringsewu, para camat, dan stakeholder lainnya.

Bupati Pringsewu Sujadi dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut mengatakan musrenbang RPJM merupakan tahapan dari proses perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah serta untuk keterpaduan dan sinkronisasi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi dan Nasional. "RPJMD ini adalah dokumen yang amat penting karena memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 tahun, dimana setiap Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada wajib untuk menyusun RPJMD berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan melalui Perda, sehingga RPJMD merupakan pondasi awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang akan disusun setiap tahun serta sebagai dasar Satuan Kerja menyusun Rencana Strategis atau Renstra yang memuat visi, misi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan dan dicapai oleh masing-masing SKPD," katanya. 

Sebagaimana mekanisme proses penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah, lanjut bupati, maka sebelumnya telah dilaksanakan tahapan dalam proses penyusunan RPJMD oleh Tim Unila melalui survey lapangan, Quesioner dan konsultasi publik Focus Group Discussion (FGD). Dokumen RPJMD Kabupaten Pringsewu yang disusun bersama Tim Unila ini diharapkan dapat menjawab 3 pertanyaan dasar, yakni yang pertama adalah kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai sampai dengan tahun 2016, yang kedua, bagaimana mencapainya, dan yang ketiga yakni langkah- langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.
"Selain itu dokumen RPJMD Kabupaten Pringsewu hendaknya dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku pembangunan di Kabupaten Pringsewu sehingga menjadi lebih terarah dan terintegrasi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional," tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil dari musyawarah RPJMD Kabupaten Pringsewu tersebut berhasil disimpulkan, secara substansial sudah dapat di lanjutkan kedalam proses serta tahap selanjutnya , agar mempercepat proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pringsewu, dimana .masukan-masukan yang dihasilkan dari hasil musrenbang ini antara lain adalah RPJP Kabupaten Pringsewu dan RPJMD Kabupaten Pringsewu tetap sejalan dan searah dengan konsep RTRW, perlu dimunculkan unggulan dari Kabupaten Pringsewu yang menjadi ciri khas seperti misalnya menjadi pusat pendidikan, tafsir Visi Agamis hendaknya ditambah dengan filosofi bangsa kita yakni Pancasila, kemudian pendekatan dalam RPJMD yang dilakukan adalah program, yang selanjutnya di turunkan ke kegiatan-kegiatan per SKPD, serta masukan-masukan dari SKPD, misalnya dari Pertanian, Koperindag, Pendidikan, Dinas Pasar, Organda , Bagian hukum dan lainnya akan dijadikan masukan untuk pengayaan dan perbaikan lebih lanjut. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)
||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Kamis, 12 Juli 2012

Wujudkan Pringsewu Sebagai Pusat Bahasa Arab, Mandarin & Inggris

PRINGSEWU - Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu nampaknya serius untuk menjadikan Pringsewu sebagai pusat bahasa. Upaya untuk mewujudkan ke arah itu, diantaranya dengan rencana mendirikan kampung bahasa di  daerah otonom berpenduduk kurang lebih 377.857 jiwa dengan luas wilayah 625 km2 tersebut.  Adapun 3 bahasa asing yang rencananya akan diterapkan di kampung bahasa tersebut adalah bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kabupaten Pringsewu H.Sujadi  saat acara wisuda mahasiswa STKIP Muhammadiyah Pringsewu, Kamis (12/7). 

Untuk daerah-daerah yang direncanakan menjadi lokasi kampung bahasa tersebut, yakni kawasan sekitar kampus Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Pringsewu Barat, kawasan Pondok Pesantren Sunan Jati Agung dan sekitarnya yang berada di Pekon Jati Agung, Kecamatan Ambarawa sebagai pusat bahasa Arab, dan sebagai pusat bahasa Mandarin adalah kawasan pusat Kota Pringsewu.

Pemilihan ketiga lokasi tersebut, menurut bupati berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya kawasan kampus PTM Pringsewu sebagai pusat bahasa Inggris mengingat kawasan tersebut banyak terdapat perkampungan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, serta banyaknya para akademisi dan kaum intelektual di wilayah tersebut yang terbiasa dengan pemakaian bahasa Inggris.
"Sedangkan pusat bahasa Arab ditempatkan di wilayah sekitar Pondok Pesantren Sunan Jati Agung, mengingat di sana selain banyak komunitas warga keturunan Arab, habib dan para pengasuh di ponpes tersebut juga merupakan warga keturunan Arab dengan bahasa Arab sebagai bahasa ibu, sehingga tahu persis bahasa dan kebudayaan Arab, selain pernah juga bertempat tinggal di Timur Tengah, sehingga  kawasan tersebut dipandang lebih pas dan cocok untuk dijadikan kampung bahasa Arab," ungkapnya.

Sedangkan pemilihan kawasan pusat Kota Pringsewu sebagai sebuah kampung bahasa Mandarin, lanjut bupati, mengingat kawasan tersebut terdapat perkampungan dengan banyak komunitas warga etnis Tionghoa.
"Dalam kampung bahasa tersebut, baik bahasa Inggris, Arab, maupun Mandarin diharapkan masyarakatnya akan banyak menggunakan bahasa-bahasa tersebut, sehingga akan banyak menarik minat orang dari daerah lain untuk belajar ketiga bahasa asing tersebut di kampung bahasa Pringsewu ini," harapnya.
Dalam acara wisuda 522 mahasiswa STKIP Muhammadiyah Pringsewu yang juga dihadiri Ketua DPRD Pringsewu Ilyasa, Sekpel Kopertis Wilayah II Palembang Prof.Dr.Abduurohim, M.Si, Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah Dr.Chairil Anwar, Ketua DPW Muhammadiyah Lampung KH.Nurvaif Chaniago, Kadisdik Pringsewu Drs.Samsir, Ketua STKIP Muhamadiyah dan perguruan tinggi lainnya di lingkungan PTM Pringsewu, serta sejumlah utusan perguruan tinggi  lainnya di Provinsi Lampung tersebut, Bupati Kabupaten Pringsewu H.Sujadi juga mendorong secepatnya  perubahan status Perguruan Tinggi Muhammadiyah Pringsewu menjadi Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Bukti dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu terhadap perubahan status menjadi universitas, adalah dengan ditanda tanganinya surat rekomendasi perubahan status PTM Pringsewu menjadi Universitas Muhammadiyah Pringsewu pada saat-saat awal H.Sujadi  menjadi orang nomor satu di Bumi Jejama Secancanan.
"Kami ingin sesegera mungkin Perguruan Tinggi Muhammadiyah Pringsewu ini menjadi Universitas Muhammadiyah Pringsewu," pungkasnya. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)
||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Selasa, 10 Juli 2012

Bupati Pringsewu Buka Pengobatan Ternak Massal

WAY NGISON - Pengobatan ternak secara massal digelar di lapangan Pekon Way Ngison Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Selasa (10/7). Pengobatan ini bukan hanya diperuntukkan bagi hewan ternak saja, namun juga untuk hewan peliharaan lainnya. Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Pringsewu Sujadi ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat di 6 pekon, yakni masing-masing  Pekon Way Ngison, Tanjung Dalom, Gemah Ripah, Patoman, Pagelaran, dan Panutan yang menjadi sasaran.
Selain kegiatan pengobatan ternak massal, juga diserahkan tanah hibah dari warga Pekon Way Ngison kepada Pemkab Pringsewu untuk dibangun Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala Pekon Way Ngison kepada Bupati Pringsewu. Turut menghadiri kegiatan tersebut, Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan Drs.Zuhairi, Kadis Kesehatan dr.Endang Budiati, Kadis Perkebunan, Kehutanan, TPH Ir.Tabrani Mahfi, Kepala BP4K Ir.Dudi Masardhi, serta Kadis Peternakan dan Perikanan Ir.Dancik Ibrahim.

Menurut Kadis Peternakan dan Perikanan Kabupaten Pringsewu Ir.Dancik Ibrahim selaku leading sector, dasar penyelenggaraan kegiatan ini adalah DPA SKPD No.2.01.01.21.09.5.2 tanggal 25 Januari 2012 tentang Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan. "Pada bulan Februari 2012 lalu telah terjadi gigitan anjing rabies di Pekon Panutan, Patoman, Gemah Ripah,, dan Way Ngison dengan korban 8 orang. Namun, berkat kesigapan para petugas dengan berkoordiansi dengan Dinas Kesehatan, semuanya dapat diselamatkan. Bandingkan dengan kasus yang terjadi di Pesawaran, dengan hanya 1 gigitan namun tidak terselamatkan. Jadi, perlu kewaspadaan kita bersama agar kasus serupa tidak terjadi lagi di Kecamatan Pagelaran maupun Kabupaten Pringsewu," ujarnya.



Bupati Pringsewu Sujadi dalam sambutannya berharap kegiatan pengobatan ternak masssal ini dapat menjadi agenda rutin, mengingat  kegiatan ini akan mampu diperoleh peningkatan status kesehatan hewan ternak masyarakat, yang pada gilirannya akan mendatangkan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat, dan terhindar dari penularan penyakit akibat gigitan hewan yang berpenyakit.
"Selain itu, dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan hewan melalui status kesehatan hewan dan pengendalian penyakit hewan menular guna mencapai kondisi kesehatan, produksi, dan produktifitas hewan yang optimal, maka dipandang perlu melaksanakan pembangunan Pusat Kesehatan Hewan, yang merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan kasus di lapangan sehingga dapat dilakukan deteksi, pelaporan dan respon dini. Dengan adanya Puskeswan, diharapkan kasus penyakit hewan menular dapat dikendalikan dan diberantas, disamping memiliki fungsi lain, yakni upaya pengamanan produk ternak dimana Puskeswan direncanakan akan bekerjasama dengan Rumah Potong Hewan, sehingga dapat menghindarkan manusia dari mengonsumsi bahan makanan hewani yang terkontaminasi dengan bahan berbahaya dan kuman penyakit. Pada kesempatan ini tak lupa saya sampaikan terimakasih dan apresiasi kepada kepala pekon dan segenap masyarakat Way Ngison yang telah membantu dalam pemberian tanah hibah untuk pembangunan Puskeswan, " kata bupati. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)
||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Senin, 09 Juli 2012

Siswa Sesko TNI-AD KKL Di Pringsewu

PRINGSEWU - Sebanyak 14 siswa Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Sesko AD) TNI mengunjungi Kantor Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Kunjungan ini dalam rangka KKL siswa Sesko TNI-AD di wilayah Kabupaten Pringsewu selama beberapa waktu kedepan. Para perwira menengah ini dengan didampingi para perwira penuntun dan dipimpin ketua rombongan Kolonel Sus Parjono, diterima oleh Bupati Pringsewu Sujadi, didampingi Wakil Bupati Pringsewu H.Handitya Narapati SZP, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi, Asisten I H.Firman Muntako, SE, Asisten II Drs.H.Gatot Susilo, MM, serta Asisten III H.Djohan, SE, MM di ruang kantor kerja bupati, Senin (9/7).



Bupati Pringsewu Sujadi dalam kesempatan tersebut memaparkan kondisi Kabupaten Pringsewu kepada para perwira TNI AD yang menjadi siswa Sesko TNI-AD  tersebut, dimana Kabupaten Pringsewu yang dibentuk berdasarkan UU No.48/2008 memiliki luas wilayah 625 km2 terdiri dari 118 pekon atau desa dan kelurahan, tersebar di 8 kecamatan, masing-masing Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, Pardasuka, Gadingrejo, Sukoharjo, Ambarawa, Adiluwih, dan Banyumas, 
berikut 1 kecamatan baru yang siap diresmikan yakni Kecamatan Pagelaran Utara, dengan jumlah penduduk kurang lebih 377.857 jiwa. Kabupaten Pringsewu mempunyai posisi sangat strategis dilintasi Jalur Lintas Barat Sumatera, serta berada di tengah-tengah wilayah lain, yakni berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran, di sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.
"Roda penggerak perekonomian Kabupaten Pringsewu masih didominasi sektor pertanian, sedangkan khusus di Kecamatan Pringsewu yang merupakan ibukota kabupaten adalah didominasi sektor perdagangan dan jasa," ujarnya.




Untuk komposisi penduduk Pringsewu, lanjut bupati, terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, bahkan hampir semua suku bangsa dari Sabang hingga Merauke ada di Kabupaten Pringsewu, termasuk beberapa warga dari etnis lain seperti Arab, Tionghoa, dan juga warga asing. yang kesemuanya hidup rukun dan damai dalam bingkai persatuan dan kesatuan.
Bupati Pringsewu H.Sujadi juga berharap para siswa Sesko TNI-AD tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik selama di Kabupaten Pringsewu, dan apa yang didapatkan selama bertugas di Pringsewu dapat menjadi pengalaman dan bekal yang berharga dalam mengemban tugas kedepan. (*/Humas Pemkab Pringsewu)


               127 Pejabat Disdik Dilantik

PRINGSEWU
- Sebanyak 127 pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu dilantik oleh Bupati Pringsewu Sujadi yang diwakili Kadis Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu Samsir di Pendopo Kabupaten Pringsewu, Senin (9/7). Para pejabat yang dilantik tersebut terdiri dari 6 KUPTD, 17 Pengawas Sekolah, 1 Penilik Sekolah, serta 103 Kepala Sekolah baik TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Kadis Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu Samsir membacakan sambutan tertulis Bupati Pringsewu Sujadi mengucapkan selamat sekaligus mengingatkan beberapa hal yang harus diingat oleh para pejabat yang dilantik, yakni bahwa pelantikan tersebut bukan suatu peristiwa yang tanpa sebab dan proses, melainkan hasil sebuah keputusan yang telah melalui pertimbangan matang dan penilaian yang komprehensif atas kinerja, sehingga pemilihan seorang pejabat untuk mengemban suatu amanah merupakan pilihan terbaik berdasarkan pengamatan dan penilaian, serta tidak lepas dari pemantauan dan penilaian, sehingga apabila dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 6 bulan ke depan ternyata tidak menunjukkan kinerja yang lebih baik, tidak tertutup kemungkinan amanah ini akan diambil kembali.
"Oleh karena itu saya berharap saudara harus berusaha memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Bagi kepala sekolah tupoksi saudara tertuang dalam Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah, yakni Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Kewirausahaan, Kompetensi Supervisi, dan Kompetensi Sosial. Untuk itu, segeralah lakukan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi serta stakeholder lainnya, susun program kerja dan target sasaran yang hendak dicapai melalui visi dan misi organisasi, serta jangan lupa lapor dan konsultasikan kepada atasan," katanya.

Selain itu, bupati juga mengingatkan bahwa di samping sebagai pimpinan pada satuan pendidikan (sekolah), kepala sekolah juga punya kewajiban melaksanakan pembelajaran sebanyak 6 jam tatap muka, atau membimbing minimal 40 orang peserta didik bagi Kepala Sekolah yang berasal dari Guru Bimbingan dan Konseling. "Maka saya tidak ingin mendengar bahwa Kepala Sekolah tidak mau mengajar atau membimbing siswa dengan alasan sibuk mengurusi administrasi dan keuangan," ujarnya.

Selanjutnya bupati mengharapkan kepada Kepala UPTD untuk bekerjasama dengan para Pengawas Sekolah, baik Pengawas Satuan Pendidikan, Pengawas Mata Pelajaran, maupun Pengawas Kelompok Mata Pelajaran, untuk mengintensifkan pengawasan terutama kepada para Kepala Sekolah yang baru dilantik. "Jika ditemui mereka kurang responsif dan kurang dapat memberikan pelayanan yang baik, agar tidak sungkan-sungkan untuk memberikan hasil evaluasi kepada kami melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan. Tetapi saya mewanti-wanti, jangan ada unsur sentimen atau berbau fitnah, melainkan didasari dengan fakta dan bukti. Insya Allah akan kami tindak lanjuti sebagai bahan pembinaan demi meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pringsewu ini," tandasnya. (*/Humas Pemkab Pringsewu)
||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Selasa, 03 Juli 2012

Sejarah Singkat Pringsewu

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu dari 15 daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Lampung.  Kabupaten Pringsewu yang beribukota di kota Pringsewu, berjarak 38 km dari ibukota Provinsi Lampung, Bandar Lampung, mempunyai luas wilayah 625 km2, berpenduduk kurang lebih 475.353 jiwa .

Kabupaten Pringsewu terdiri dari 131 desa/kelurahan, yang tersebar di 9 kecamatan, yakni masing-masing Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, Pagelaran Utara, Pardasuka, Gadingrejo, Sukoharjo, Ambarawa, Adiluwih, dan Kecamatan Banyumas.

Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran, di sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.

Pringsewu, awal mulanya ...

Sejarah Pringsewu diawali dengan berdirinya sebuah perkampungan (tiuh) yang bernama Margakaya pada tahun 1738 Masehi yang dihuni masyarakat asli Lampung-Pubian, terletak di tepi aliran sungai Way Tebu, salah satu sungai besar yang ada di Pringsewu (sekitar 4 km sebelah selatan dari pusat kota Pringsewu saat ini).
Dari abad XVII hingga abad XIX tiuh Margakaya merupakan perkampungan yang ramai, subur dan makmur.
Kemudian, 187 tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 9 September 1925, sejumlah masyarakat asal Pulau Jawa melalui program kolonisasi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, membuka areal permukiman baru dengan membuka hutan belantara yang sangat lebat yang banyak ditumbuhi ribuan batang pohon bambu di sekitar tiuh Margakaya tersebut. Karena begitu banyaknya pohon bambu, oleh masyarakat pembuka hutan, perkampungan yang baru dibuka tersebut dinamakan ‘Pringsewu’ yang mengambil nama dari bahasa Jawa yang artinya Bambu Seribu, dengan kepala desa pertama yaitu Bapak Ambar.

Selanjutnya, pada tahun 1936 berdiri pemerintahan Kawedanan Tataan yang beribukota di Pringsewu, dengan Wedana pertama yakni Bapak Ibrahim hingga 1943.
Selanjutnya,  Kawedanan  Tataan  berturut-turut  dipimpin  oleh  Bapak Ramelan  pada tahun 1943,  Bapak Nurdin  pada  tahun 1949,   Bapak Hasyim Asmarantaka  pada tahun 1951,   Bapak Saleh Adenan pada tahun 1957,  serta  pada  tahun 1959  diangkat  sebagai Wedana  yaitu  Bapak R.Arifin Kartaprawira  yang  merupakan  Wedana  terakhir   hingga tahun 1964,   saat  pemerintahan  Kawedanan  Tataan  dihapuskan.
Namun sebelum itu,  tepatnya  pada  tahun  1949   saat  masa  agresi  militer  Belanda  ke-2, Pringsewu   juga  pernah  menjadi  ibukota  darurat  Karesidenan  Lampung.    

Pada tahun 1964, dibentuk  pemerintahan Kecamatan  Pringsewu  yang  merupakan bagian  dari  wilayah  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II Lampung  Selatan  sesuai  dengan Undang-undang  Nomor 14  Tahun 1964,  yang sebelumnya  Pringsewu  juga  pernah  menjadi  bagian  dari  Kecamatan Pagelaran  yang  juga  beribukota  di Pringsewu.
Dalam sejarah perjalanan berikutnya, Kecamatan Pringsewu bersama  sejumlah kecamatan   lainnya  di  wilayah Lampung Selatan bagian  barat yang menjadi  bagian wilayah  administrasi  Pembantu Bupati Lampung Selatan Wilayah Kotaagung, masuk menjadi  bagian  wilayah  Kabupaten  Tanggamus  berdasarkan   Undang-undang  Nomor 2 Tahun 1997,   hingga  pada  akhirnya  wilayah  ini  terbentuk  sebagai  daerah  otonom  yang mandiri  yakni  Kabupaten  Pringsewu, berdasarkan Undang-undang  Nomor 48  Tahun 2008, dan  diresmikan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  H.Mardiyanto  pada  tanggal  3 April 2009    di   gedung   Sasana Bhakti Praja     Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, sekaligus melantik Penjabat Bupati Pringsewu  yang  pertama saat itu   Ir.H.Masdulhaq. 

Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah heterogen terdiri dari  bermacam-macam suku  bangsa, dengan  masyarakat  Jawa  yang  cukup dominan,   disamping   masyarakat asli  Lampung,  yang  terdiri  dari masyarakat yang beradat Pepadun (Pubian)  serta masyarakat beradat Saibatin (Peminggir). (*)




Sejarah Singkat Pringsewu

Potensi Pringsewu



||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Rakor Dharma Wanita 4 Kabupaten Di Pringsewu

PRINGSEWU - Rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi  Dharma Wanita Persatuan se Kabupaten Pringsewu, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Selatan digelar di Pendopo Kabupaten Pringsewu, Selasa (3/7). Rakor yang dibuka Sekrertaris Daerah Kabupaten Pringsewu Drs.Idrus Effendi tersebut, juga dihadiri Ketua TP-PKK Kabupaten Pringsewu Hj.Nurrohmah Sujadi dan wakilnya Hj.Dea Handitya, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung Hj.Novianthy Berlian Tihang beserta jajaran, Ketua DWP Kabupaten Pringsewu Hj.Aslaini Idrus Effendi, ketua dan anggota DWP Kabupaten Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Selatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Drs.Idrus Effendi dalam sambutannya mengatakan dalam menjalankan peran dan fungsinya, kesejahteraan masyarakat senantiasa menjadi agenda utama pemerintah. Oleh karena itu, Pegawai Negeri Sipil  sebagai aparat pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dengan didampingi oleh anggota Dharma Wanita Persatuan harus dapat berperan aktif guna membantu  suksesnya pelaksanaan program pemerintah tersebut, sehingga program pembangunan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dapat berjalan sukses. "Sebagai mitra strategis pemerintah, Dharma Wanita Persatuan sebagai pendamping PNS telah terbukti mampu mengaktualisasikan berbagai program dan kegiatan guna mendukung program kerja pemerintah," katanya.
Dharma Wanita Persatuan, kata dia, berperan aktif dalam mempersatukan istri-istri PNS sekaligus memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya anggotanya, terutama sebagai pendamping PNS yang aktif dan mandiri melalui peningkatan wawasan dan pengetahuan, serta bersama-sama dengan tim penggerak PKK, berupaya mensejahterakan masyarakat luas.      "Saya berharap ke depan Dharma Wanita Pesatuan dapat terus meningkatkan eksistensinya dalam mendukung program-program pemerintah melalui berbagai kegiatan yang dapat memperluas cakrawala pengetahuan, keterampilan, serta memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan kaum perempuan. Kepada para pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, saya berharap dapat menyampaikan pembinaan dan pengarahan kepada keluarga besar Dharma Wanita Persatuan baik di Kabupaten Pringsewu, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Selatan," ujarnya. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)
||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Pemkab Pringsewu Abadikan Pudjo Djatmiko Jadi Nama Jalan

PRINGSEWU - Nama salah satu tokoh pamong praja di Provinsi Lampung, Pudjo Djatmiko diabadikan menjadi nama salah satu  jalan utama  di Pringsewu. Ruas Jalan Pudjo Djatmiko ini membentang mulai dari Jembatan Way Sekampung, Sukoharjo I,  hingga perempatan Pasar Sukoharjo, Pringsewu.
Penamaan Jalan Pudjo Djatmiko sebagai nama jalan utama di wilayah Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu  menuju wilayah Kabupaten Lampung Tengah tersebut dicanangkan Bupati Pringsewu Sujadi saat melakukan ziarah ke makam tokoh tersebut di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu. Penamaan Jalan Pudjo Djatmiko tersebut merupakan usulan dari masyarakat untuk mengenang jasa-jasanya yang begitu besar bagi Pringsewu dan Provinsi Lampung pada umumnya.


Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga akan mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengangkat Pudjo Djatmiko sebagai pahalawan daerah.
Kaitan dengan itu, Bupati Pringsewu Sujadi meminta kepada Dinas Sosial setempat untuk segera menindak lanjuti usulan tersebut.
Dengan diabadikannya nama Pudjo Djatmiko ini, maka ruas jalan utama Pringsewu menuju arah Lampung Tengah ini, mulai dari pangkal jembatan Way Sekampung hingga Pasar Sukoharjo dinamakan Jalan Pudjo Djatmiko, mulai dari Pasar Sukoharjo sampai batas Lampung Tengah tetap bernama Jalan Mr.Gele Harun Raya, dan dari jembatan Way Sekampung hingga lampu merah pusat kota Pringsewu tetap bernama Jalan KH Ghalib Raya.

Pudjo Djatmiko yang terlahir di Margomulyo, Ngawi, Jawa Timur pada tanggal 20 Februari 1914, wafat pada tanggal 26 Maret 2006 di Sukoharjo I dalam usia 92 tahun. Jejak perjuangannya dimulai saat ia menjadi anggota Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) yang dipimpin Dr.Soetomo, MMPP pimpinan Sukarjo Wiryo Pranoto (salah satu anggota Volksraad). Selain itu, ia merupakan salah satu kolonis pertama yang diberangkatkan untuk membuka hutan Way Sekampung, Pringsewu, serta menjadi 'Lurah Sukaharjo' pertama, dan Camat Pagelaran pada tahun 1941 saat pemerintahan kolonial Belanda, dimana kala itu wilayah Pringsewu dan sekitarnya  masih bernama Kecamatan Pagelaran. Setelah proklamasi kemerdekaan, Pudjo Djatmiko diangkat sebagai PNS dan tetap menjabat sebagai Camat Pagelaran. Setelah itu, ia menjadi Camat Gadingrejo, Camat Metro, Camat Natar, dan Camat Panjang. Setelah itu, karirnya menanjak menjadi Patih Kotabumi. Pernah menjadi anggota DPRD Lampung Selatan, dan juga Kepala Litbangwas Lampung Selatan, dan terakhir ia sibuk berorganisasi menjadi penasehat PWRI Cabang Tanggamus. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)



||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>