Pages

Subscribe:

Senin, 18 Maret 2013

Parpol Pringsewu Teken Kesepakatan


TATA CARA & LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

SUKOHARJO  - Sebanyak 10 ketua partai politik di Pringsewu menanda tangani kesepakatan bersama mengenai tatacara dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu anggota DPD, DPR, dan DPRD tahun 2014 di Kabupaten Pringsewu. Boleh jadi ini merupakan yang pertama kali dan menjadikan Pringsewu sebagai satu-satunya daerah yang mengadakan kesepakatan bersama terkait pelaksanaan kampanye di daerah.
 
Penanda tanganan nota kesepakatan yang digelar di Hotel Bukit Sarinongko, Rabu (13/3) tersebut, juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Kepolisian Resor, Kodim, Kejaksaan, KPUD, serta Panitia Pengawas Kabupaten.
Foto: TATA CARA & LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

PARPOL PRINGSEWU TEKEN KESEPAKATAN

PRINGSEWU - Sebanyak 10 ketua partai politik di Pringsewu menanda tangani kesepakatan bersama mengenai tatacara dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu anggota DPD, DPR, dan DPRD tahun 2014 di Kabupaten Pringsewu. Boleh jadi ini merupakan yang pertama kali dan menjadikan Pringsewu sebagai satu-satunya daerah yang mengadakan kesepakatan bersama terkait pelaksanaan kampanye di daerah.

Penanda tanganan nota kesepakatan yang digelar di Hotel Bukit Sarinongko, Rabu (13/3) tersebut, juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Kepolisian Resor, Kodim, Kejaksaan, KPUD, serta Panitia Pengawas Kabupaten.

Menurut Kabag Humas dan Protokol Setdakab Pringsewu H.Yanuar Haryanto, S.Sos, MM, pertimbangan yang mendasari kesepakatan tersebut adalah guna  menciptakan ketertiban, kenyamanan, kebersihan, dan keindahan, mendukung proses demokrasi melalui sosialisasi dan kampanye yang terarah,  sekaligus mengedepankan etika dan estetika yang berlaku di wilayah hukum Kabupaten Pringsewu.

Sementara itu, Bupati Pringsewu H.Sujadi mengatakan Indonesia merupakan negara demokratis terbesar ketiga di dunia,  setelah Amerika Serikat dan India. Ini merupakan hasil perjuangan bangsa sejak Proklamasi Kemerdekaan, yang kemudian diperjuangkan penegakan sistem demokrasi sejak Tahun 1998 melalui gerakan Reformasi, sehingga pelaksanaan Pemilu kini tidak sekadar Luber (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia), melainkan juga Jurdil  (jujur dan adil).  “Asas-asas inilah yang hingga kini dipandang sebagai asas penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, dan diharapkan dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang berkualitas,” katanya. 

Terkait kesepakatan yang telah dibuat, Bupati Pringsewu berharap  agar semua pihak dapat bertanggungjawab dan menaati setiap butir kesepakatan terkait tata cara dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang termaktub dalam nota kesepakatan  yang telah ditandatangani bersama, sehingga akan terwujud Pemilu yang Luber dan Jurdil serta aman dan kondusif di Kabupaten Pringsewu. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)
Menurut Kabag Humas dan Protokol Setdakab Pringsewu H.Yanuar Haryanto, S.Sos, MM, pertimbangan yang mendasari kesepakatan tersebut adalah guna menciptakan ketertiban, kenyamanan, kebersihan, dan keindahan, mendukung proses demokrasi melalui sosialisasi dan kampanye yang terarah, sekaligus mengedepankan etika dan estetika yang berlaku di wilayah hukum Kabupaten Pringsewu.

Sementara itu, Bupati Pringsewu H.Sujadi mengatakan Indonesia merupakan negara demokratis terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India. Ini merupakan hasil perjuangan bangsa sejak Proklamasi Kemerdekaan, yang kemudian diperjuangkan penegakan sistem demokrasi sejak Tahun 1998 melalui gerakan Reformasi, sehingga pelaksanaan Pemilu kini tidak sekadar Luber (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia), melainkan juga Jurdil (jujur dan adil). “Asas-asas inilah yang hingga kini dipandang sebagai asas penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, dan diharapkan dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang berkualitas,” katanya.

Terkait kesepakatan yang telah dibuat, Bupati Pringsewu berharap agar semua pihak dapat bertanggungjawab dan menaati setiap butir kesepakatan terkait tata cara dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang termaktub dalam nota kesepakatan yang telah ditandatangani bersama, sehingga akan terwujud Pemilu yang Luber dan Jurdil serta aman dan kondusif di Kabupaten Pringsewu. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)


Bupati Pringsewu & Kajari Kotaagung
 Teken MoU


PRINGSEWU
– Bupati Pringsewu H.Sujadi dan Kajari Kotaagung Bahrudin, SH, MH atas nama masing-masing institusi menanda tangani kesepakatan bersama terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara. Acara tersebut digelar di aula Taman Wisata Grojogan Sewu, Kuncup, Pringsewu Barat, Senin (18/3), disaksikan Ketua DPRD Pringsewu H.Ilyasa, Sekkab Pringsewu H.Idrus Effendi, serta jajaran Pemkab Pringsewu dan Kejari Kotaagung.

Foto: BUPATI PRINGSEWU & KAJARI KOTAAGUNG TEKEN MoU

PRINGSEWU – Bupati Pringsewu H.Sujadi dan Kajari Kotaagung Bahrudin, SH, MH atas nama masing-masing institusi menanda tangani  kesepakatan bersama terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara. Acara tersebut digelar di aula Taman Wisata Grojogan Sewu, Kuncup, Pringsewu Barat, Senin (18/3), disaksikan Ketua DPRD Pringsewu H.Ilyasa, Sekkab Pringsewu H.Idrus Effendi, serta jajaran Pemkab Pringsewu dan Kejari Kotaagung.

Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sambutannya mengatakan tugas dan kewenangan kejaksaan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara dengan menggunakan instrumen Perdata serta menegakkan kewibawaan pemerintah dengan menggunakan instrumen Tata Usaha Negara, untuk melindungi kepentingan umum. “Di era yang semakin maju dan terbuka saat ini, tentulah permasalahan hukum yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu akan semakin kompleks dan beragam, untuk itulah melalui kegiatan ini, nantinya diharapkan Kejaksaan Negeri Kotaagung akan dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Pemkab Pringsewu melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Dikatakan Bupati Pringsewu, dalam pasal 30 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia telah diatur “dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara”, dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam dan diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintahan, hal inilah yang dikenal dengan istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN). (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)
Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sambutannya mengatakan tugas dan kewenangan kejaksaan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara dengan menggunakan instrumen Perdata serta menegakkan kewibawaan pemerintah dengan menggunakan instrumen Tata Usaha Negara, untuk melindungi kepentingan umum. “Di era yang semakin maju dan terbuka saat ini, tentulah permasalahan hukum yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu akan semakin kompleks dan beragam, untuk itulah melalui kegiatan ini, nantinya diharapkan Kejaksaan Negeri Kotaagung akan dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Pemkab Pringsewu melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Dikatakan Bupati Pringsewu, dalam pasal 30 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia telah diatur “dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara”, dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam dan diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintahan, hal inilah yang dikenal dengan istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN). (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)



||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Bupati Pringsewu Pimpin Gerakan Penanaman 1.000 Bambu


Foto: BUPATI PRINGSEWU PIMPIN GERAKAN PENANAMAN 1.000 BAMBU

GADINGREJO – Bupati Pringsewu H.Sujadi membuka sekaligus memimpin Gerakan Penanaman 1.000 Bambu di sepanjang bantaran sungai Way Bulok  dan komplek perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu di Pekon (Desa) Klaten, Kecamatan Gadingrejo, Jumat (8/3).

Kegiatan yang diawali dengan aksi sepeda santai dan apel serta senam bersama tersebut diikuti seluruh pegawai dan jajaran Pemda Kabupaten Pringsewu, anggota TNI, para mahasiswa STMIK Pringsewu, para pelajar, serta anggota pramuka. Tampak hadir Ketua DPRD Pringsewu H.Ilyasa, Wakil Ketua DPRD Pringsewu Stiyono, SH, Sekdakab Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi, para asisten dan staf ahli, Ketua TP-PKK Pringsewu Hj.Nur Rohmah Sujadi, Ketua DWP Hj.Aslaini Idrus, berikut jajaran pengurus TP-PKK dan DWP.

Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang  turut peduli terhadap kelestarian lingkungan di Kabupaten Pringsewu, dengan melakukan aksi sosial berupa kegiatan penanaman 1.000 pohon bambu. “Pendekatan pembangunan manusia berangkat dari ansumsi adanya keselarasan antar pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, serta asumsi bahwa pembangunan manusia sebagai fundamental pembangunan yang merupakan pilar kokoh  untuk menopang secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan demokrasi sebagai komponen yang sinergis,” katanya.
 
Dikatakannya, secara ekologis akar rimpang bambu bisa menjaga sistem hidrologis sebagai pengikat tanah dan air. ”Itulah yang menjadi alasan kenapa bambu mampu menahan longsor dan menjadi tempat bernaung mikroorganisme lain, karena terciptanya iklim mikro, sehingga sangat tepat jika rumpun-rumpun bambu ini tumbuh di bantaran sungai dan daerah-daerah tangkapan air. Oleh karena itu, pohon bambu, yang merupakan  komponen penting bagi bumi dalam menjaga keseimbangan ekosistem harus terus dijaga keberadaannya, karena apabila tidak dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan serta bertanggungjawab,  akan berakibat terjadinya kerusakan lingkungan  yang pada gilirannya menjadi bencana,” ujarnya. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md).
GADINGREJO – Bupati Pringsewu H.Sujadi membuka sekaligus memimpin Gerakan Penanaman 1.000 Bambu di sepanjang bantaran sungai Way Bulok dan komplek perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu di Pekon (Desa) Klaten, Kecamatan Gadingrejo, Jumat (8/3).

Kegiatan yang diawali dengan aksi sepeda santai dan apel serta senam bersama tersebut diikuti seluruh pegawai dan jajaran Pemda Kabupaten Pringsewu, anggota TNI, para mahasiswa STMIK Pringsewu, para pelajar, serta anggota pramuka. Tampak hadir Ketua DPRD Pringsewu H.Ilyasa, Wakil Ketua DPRD Pringsewu Stiyono, SH, Sekdakab Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi, para asisten dan staf ahli, Ketua TP-PKK Pringsewu Hj.Nur Rohmah Sujadi, Ketua DWP Hj.Aslaini Idrus, berikut jajaran pengurus TP-PKK dan DWP.

Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut peduli terhadap kelestarian lingkungan di Kabupaten Pringsewu, dengan melakukan aksi sosial berupa kegiatan penanaman 1.000 pohon bambu. “Pendekatan pembangunan manusia berangkat dari ansumsi adanya keselarasan antar pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, serta asumsi bahwa pembangunan manusia sebagai fundamental pembangunan yang merupakan pilar kokoh untuk menopang secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan demokrasi sebagai komponen yang sinergis,” katanya.

Dikatakannya, secara ekologis akar rimpang bambu bisa menjaga sistem hidrologis sebagai pengikat tanah dan air. ”Itulah yang menjadi alasan kenapa bambu mampu menahan longsor dan menjadi tempat bernaung mikroorganisme lain, karena terciptanya iklim mikro, sehingga sangat tepat jika rumpun-rumpun bambu ini tumbuh di bantaran sungai dan daerah-daerah tangkapan air. Oleh karena itu, pohon bambu, yang merupakan komponen penting bagi bumi dalam menjaga keseimbangan ekosistem harus terus dijaga keberadaannya, karena apabila tidak dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan serta bertanggungjawab, akan berakibat terjadinya kerusakan lingkungan yang pada gilirannya menjadi bencana,” ujarnya. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md).
 Pemkab Pringsewu Gelar Musrenbang 2013


PRINGSEWU
– Pemkab Pringsewu menggelar musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2013 di aula STMIK Pringsewu, Rabu dan Kamis (13-14/3).

Musrenbang yang dibuka oleh Bupati Pringsewu H.Sujadi ini juga dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Lampung Ir.Ediyanto, M.Si, Ketua DPRD Pringsewu H.Ilyasa, Kapolres Tanggamus AKBP Djoko Widiyanto, S.IK, Dandim 0424/TGM Letkol Rionardo, Sekdakab Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi, para asisten dan staf ahli, serta diikuti para kepala SKPD, camat se Kabupaten Pringsewu, tokoh masyarakat, serta stakeholder lainnya.

Kepala Bappeda Provinsi Lampung Ir.Ediyanto, M.Si dalam kesempatan tersebut memaparkan total kapasitas fiskal (anggaran pemerintah) di Provinsi Lampung pada tahun 2013 yang mencapai Rp. 24,49 triliun, meningkat 16,12% dibandingkan tahun 2012 yakni sebesar Rp. 21,09 triliun. “Sementara prioritas pembangunan Provinsi Lampung untuk tahun 2014 mendatang adalah memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan konektifitas wilayah, revitalisasi Pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, memperluas Kesempatan Kerja dan Akses Pelayanan Pendidikan serta Kesehatan, pengembangan inovasi teknologi, pemanfaatan IPTEK dan Energi Terbarukan, peningkatan pariwisata dan kebudayaan daerah melalui Sinergi antar Pemangku Kepentingan, pemantapan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Penanggulangan Bencana, serta reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kerjasama dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik,” katanya.

Sementara itu, Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sambutannya mengatakan, salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan adalah aspek perencanaan yang dalam proses tahunannya bermuara pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu, proses peningkatan kualitas perencanaan daerah perlu terus ditingkatkan agar diperoleh program-program yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat luas dan berskala prioritas, di tengah keterbatasan dana pemerintah. “Koordinasi dan keterpaduan perencanaan antar sektor atau bidang dan satuan kerja baik vertikal maupun horizontal perlu lebih ditingkatkan. Demikian pula dengan keterpaduan antara “Bottom Up Planning” (Perencanaan dari bawah, red) dengan “Top Down Planning” (Kebijakan Pemerintah, red),” katanya.

Menurut bupati, musrenbang adalah salah satu tahapan dari proses perencanaan tahunan pembangunan daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta implementasi dari Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 008/M-PPN/01/2007 – 050/264.A/SJ Tanggal 12 Januari 2007 Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah serta untuk keterpaduan Rancangan Rencana kerja (Renja) antar-SKPD dan Rencana Pembangunan di kecamatan.
“Hasil Musrenbang ini selanjutnya agar ditindaklanjuti dengan pembahasan teknis, pendalaman dan penajaman antar satuan kerja terkait serta koordinasi intensif yang meramu aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah dan ketersediaan dana pembangunan, sehingga menghasilkan program-program prioritas,” ujarnya. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

27 CPNS Terima SK 100 %

PRINGSEWU – Sebanyak 27 CPNS formasi tahun 2010 di lingkungan Pemkab Pringsewu menerima SK PNS 100 %. Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Bupati Pringsewu H.Sujadi didampingi Sekretaris Daerah Drs.H.Idrus Effendi kepada para masing-masing CPNS di Pendopo Kabupaten Pringsewu, Jumat (8/3). Turut hadir dalam acara tersebut para asisten dan staf ahli bupati, serta para kepala SKPD Kabupaten Pringsewu.

Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sambutannya mengatakan penyerahan SK PNS atau SK 100 persen merupakan simbol disaahkannya seorang pegawai dari status CPNS menjadi PNS.
“Penyerahan SK ini dilakukan menyusul telah selesainya proses administrasi di Badan Kepegawaian Nasional, yakni terdiri dari 1 orang Tenaga Kesehatan, 17 orang Tenaga Pendidikan atau Guru, serta sebanyak 9 orang untuk Tenaga Teknis lainnya, dimana formasi Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2010 untuk Kabupaten Pringsewu melalui proses yang panjang, karena harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada,” katanya.

Bupati Pringsewu juga mengingatkan bahwa dengan status sebagai PNS, tentunya dituntut untuk sepenuhnya menunaikan kewajiban sebagai pamong dan abdi negara yang senantiasa mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. “Sementara itu, dalam rangka upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, setiap PNS wajib mengangkat sumpah dan janji sebagai pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban serta tidak melakukan hal-hal yang menjadi larangan bagi seorang PNS,” pungkasnya. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)



Pemkab Pringsewu Gelar Rakor Di Kec.Banyumas

BANYUMAS – Rapat koordinasi jajaran Pemkab Pringsewu digelar di Balai Pekon Banyuwangi Kecamatan Banyumas, Kamis (7/3). Rakor yang dibuka Bupati Pringsewu H.Sujadi, didampingi Sekdakab Pringsewu H.Idrus Effendi dan para asisten ini, diikuti seluruh kepala SKPD dan jajaran Pemkab Pringsewu, para camat dan uspika, serta para kepala pekon se Kecamatan Banyumas.

Sejumlah persoalan mengemuka dalam rakor tersebut, diantaranya seperti yang disampaikan oleh sejumlah kepala pekon, dimana masing-masing kepala pekon rata-rata mengharapkan pihak terkait untuk dapat memasang lampu penerangan jalan umum di wilayahnya. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat sebagian besar jalan di pekon-pekon tersebut gelap gulita bila malam hari, sehingga dapat menimbulkan kerawanan dan tindak kejahatan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Pringsewu H.Sujadi berharap para kepala pekon maupun masyarakat dapat bersabar, mengingat hal tesrebut tidak dapat dilakukan sesegera mungkin, karena memerlukan proses dan koordinasi dengan pihak PT.PLN (Persero). Namun dermikian, usulan kepala pekon tersebut akan segera ditindak lanjuti melalui satker terkait. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)
 
Foto: PEMKAB PRINGSEWU GELAR RAKOR DI BANYUWANGI KECAMATAN BANYUMAS

BANYUMAS – Rapat koordinasi jajaran Pemkab Pringsewu digelar di Balai Pekon Banyuwangi Kecamatan Banyumas, Kamis (7/3). Rakor yang dibuka Bupati Pringsewu H.Sujadi, didampingi Sekdakab Pringsewu H.Idrus Effendi dan para asisten ini, diikuti seluruh kepala SKPD dan jajaran Pemkab Pringsewu, para camat dan uspika, serta para kepala pekon se Kecamatan Banyumas.

Sejumlah persoalan mengemuka dalam rakor tersebut, diantaranya seperti yang disampaikan oleh sejumlah  kepala pekon,  dimana masing-masing kepala pekon rata-rata mengharapkan pihak terkait untuk dapat memasang lampu penerangan jalan umum di wilayahnya. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat sebagian besar jalan di pekon-pekon tersebut gelap gulita bila malam hari, sehingga dapat menimbulkan kerawanan dan tindak kejahatan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Pringsewu H.Sujadi berharap para kepala pekon maupun masyarakat dapat bersabar, mengingat hal tesrebut tidak dapat dilakukan sesegera mungkin, karena memerlukan proses dan koordinasi dengan pihak PT.PLN (Persero). Namun dermikian, usulan kepala pekon tersebut akan segera ditindak lanjuti melalui satker  terkait. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)


4 Pejabat Fungsional Pengawas & Kepsek Dilantik
PRINGSEWU
- Sebanyak 4 orang pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilantik oleh Bupati Pringsewu yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi, bertempat di aula SMA Negeri 1 Pringsewu, Selasa (5/3).

Ke empat pejabat fungsional tersebut, masing-masing adalah Edi Mulyanto, S.Pd, MM sebagai Pengawas SMA, Drs.Suwardi, M.TI sebagai Kepala SMK Negeri Gadingrejo, Suprapto, S.Pd sebagai Kepala SMP Negeri 3 Pringsewu, serta Joko Suswanto, S.Pd sebagai Kepala SMP Negeri 2 Sukoharjo.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi membacakan sambutan tertulis Bupati Pringsewu H.Sujadi mengatakan mutasi dan promosi dalam melaksanakan jabatan merupakan bagian dari proses penyegaran dan penyesuaian kebutuhan personil dalam sebuah organisasi. “Proses ini akan selalu ada selama kebutuhan dan situasi organisasi menghendakinya, dan hendaknya proses penyegaran ini dapat dilihat dan ditanggapi sebagai upaya perbaikan dalam sebuah lingkungan kerja,” katanya.

Menurutnya, pendidikan merupakan modal utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sementara keberhasilan pendidikan ditentukan oleh kinerja pengawas dan kepala sekolah, para guru, orang tua serta partisipasi masyarakat dan pemerintah. “Dalam rangka menghadapi modernisasi yang luar biasa, bupati melalui sekda berpesan agar para pejabat yang dilantik terus mengembangkan pengetahuan dan penguasaan Iptek, sehingga kualitas pendidikan akan semakin baik serta tingkatkan profesionalisme dan loyalitas, karena hal tersebut wajib dimiliki dalam pengembangan pendidikan sehingga mutu pendidikan dapat terjamin,” ujarnya. Hadir dalam acara pelantikan tersebut, para asisten, Kepala BKD dan Kadis Pendidikan setempat, serta para Kepala UPTD Pendidikan dan kepala sekolah SLTP dan SLTA se Kabupaten Pringsewu. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)
||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>