Bupati Pringsewu Pimpin Gerakan Penanaman 1.000 Bambu

GADINGREJO – Bupati Pringsewu H.Sujadi membuka sekaligus memimpin Gerakan Penanaman 1.000 Bambu di sepanjang bantaran sungai Way Bulok dan komplek perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu di Pekon (Desa) Klaten, Kecamatan Gadingrejo, Jumat (8/3).

Kegiatan yang diawali dengan aksi sepeda santai dan apel serta senam bersama tersebut diikuti seluruh pegawai dan jajaran Pemda Kabupaten Pringsewu, anggota TNI, para mahasiswa STMIK Pringsewu, para pelajar, serta anggota pramuka. Tampak hadir Ketua DPRD Pringsewu H.Ilyasa, Wakil Ketua DPRD Pringsewu Stiyono, SH, Sekdakab Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi, para asisten dan staf ahli, Ketua TP-PKK Pringsewu Hj.Nur Rohmah Sujadi, Ketua DWP Hj.Aslaini Idrus, berikut jajaran pengurus TP-PKK dan DWP.

Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut peduli terhadap kelestarian lingkungan di Kabupaten Pringsewu, dengan melakukan aksi sosial berupa kegiatan penanaman 1.000 pohon bambu. “Pendekatan pembangunan manusia berangkat dari ansumsi adanya keselarasan antar pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, serta asumsi bahwa pembangunan manusia sebagai fundamental pembangunan yang merupakan pilar kokoh untuk menopang secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan demokrasi sebagai komponen yang sinergis,” katanya.

Dikatakannya, secara ekologis akar rimpang bambu bisa menjaga sistem hidrologis sebagai pengikat tanah dan air. ”Itulah yang menjadi alasan kenapa bambu mampu menahan longsor dan menjadi tempat bernaung mikroorganisme lain, karena terciptanya iklim mikro, sehingga sangat tepat jika rumpun-rumpun bambu ini tumbuh di bantaran sungai dan daerah-daerah tangkapan air. Oleh karena itu, pohon bambu, yang merupakan komponen penting bagi bumi dalam menjaga keseimbangan ekosistem harus terus dijaga keberadaannya, karena apabila tidak dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan serta bertanggungjawab, akan berakibat terjadinya kerusakan lingkungan yang pada gilirannya menjadi bencana,” ujarnya. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md).

 Pemkab Pringsewu Gelar Musrenbang 2013

PRINGSEWU – Pemkab Pringsewu menggelar musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2013 di aula STMIK Pringsewu, Rabu dan Kamis (13-14/3).
Musrenbang yang dibuka oleh Bupati Pringsewu H.Sujadi ini juga dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Lampung Ir.Ediyanto, M.Si, Ketua DPRD Pringsewu H.Ilyasa, Kapolres Tanggamus AKBP Djoko Widiyanto, S.IK, Dandim 0424/TGM Letkol Rionardo, Sekdakab Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi, para asisten dan staf ahli, serta diikuti para kepala SKPD, camat se Kabupaten Pringsewu, tokoh masyarakat, serta stakeholder lainnya.

Kepala Bappeda Provinsi Lampung Ir.Ediyanto, M.Si dalam kesempatan tersebut memaparkan total kapasitas fiskal (anggaran pemerintah) di Provinsi Lampung pada tahun 2013 yang mencapai Rp. 24,49 triliun, meningkat 16,12% dibandingkan tahun 2012 yakni sebesar Rp. 21,09 triliun. “Sementara prioritas pembangunan Provinsi Lampung untuk tahun 2014 mendatang adalah memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan konektifitas wilayah, revitalisasi Pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, memperluas Kesempatan Kerja dan Akses Pelayanan Pendidikan serta Kesehatan, pengembangan inovasi teknologi, pemanfaatan IPTEK dan Energi Terbarukan, peningkatan pariwisata dan kebudayaan daerah melalui Sinergi antar Pemangku Kepentingan, pemantapan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Penanggulangan Bencana, serta reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kerjasama dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik,” katanya.

Sementara itu, Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sambutannya mengatakan, salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan adalah aspek perencanaan yang dalam proses tahunannya bermuara pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu, proses peningkatan kualitas perencanaan daerah perlu terus ditingkatkan agar diperoleh program-program yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat luas dan berskala prioritas, di tengah keterbatasan dana pemerintah. “Koordinasi dan keterpaduan perencanaan antar sektor atau bidang dan satuan kerja baik vertikal maupun horizontal perlu lebih ditingkatkan. Demikian pula dengan keterpaduan antara “Bottom Up Planning” (Perencanaan dari bawah, red) dengan “Top Down Planning” (Kebijakan Pemerintah, red),” katanya.

Menurut bupati, musrenbang adalah salah satu tahapan dari proses perencanaan tahunan pembangunan daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta implementasi dari Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 008/M-PPN/01/2007 – 050/264.A/SJ Tanggal 12 Januari 2007 Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah serta untuk keterpaduan Rancangan Rencana kerja (Renja) antar-SKPD dan Rencana Pembangunan di kecamatan.
“Hasil Musrenbang ini selanjutnya agar ditindaklanjuti dengan pembahasan teknis, pendalaman dan penajaman antar satuan kerja terkait serta koordinasi intensif yang meramu aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah dan ketersediaan dana pembangunan, sehingga menghasilkan program-program prioritas,” ujarnya. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)