Penyampaian Informasi TPK Harus Sesuai UU

PRINGSEWU – Setiap orang, ormas, atau lembaga swadaya masyarakat  berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) , sekaligus menyampaikan saran atau pendapat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau aparat penegak hukum lainnya.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eko Marjono, pada dialog publik bertajuk ‘peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi’ dalam rangkaian acara pelantikan pengurus PWI Perwakilan Pringsewu di Pendopo Kabupaten Pringsewu, Selasa (13/11).

Dipaparkan Eko, tindak pidana korupsi yang ditangani KPK adalah yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, serta menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1 milyar.

Dikatakan lebih lanjut oleh Eko, dalam hal penyampaian informasi, saran, pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Sedangkan pelapor tindak pidana korupsi berhak mendapatkan piagam dan atau premi paling banyak dua permil dari nilai kerugian negara yang dikembalikan. “Untuk hal ini KPK juga wajib memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan, serta wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya  identitas pelapor, isi informasi, saran dan pendapat yang disampaikan,” katanya. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Pemkab Pringsewu Peringati Hari Pahlawan

PRINGSEWU – Peringatan Hari Pahlawan 10 November tingkat Kabupaten Pringsewu, diperingati dalam suatu upacara di halaman Pendopo Kabupaten Pringsewu, Senin (12/11). Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Bupati Pringsewu H.Sujadi, serta dihadiri Wakil Bupati Pringsewu H.Handitya Narapati SZP, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu H.Idrus Effendi beserta para pejabat pemda dan muspida, anggota Legiun Veteran RI, Ketua TP-PKK Kabupaten Pringsewu Hj.Nurrohmah Sujadi, dan diikuti para pegawai Pemkab Pringsewu dan jajaran TNI serta kepolisian setempat. 

Membacakan amanat tertulis Menteri Sosial RI Dr. Salim Segaf Al Jufri, MA, Bupati Pringsewu H.Sujadi mengatakan peringatan Hari Pahlawan tahun 2012 yang mengambil tema ‘Semangat Kepahlawanan Untuk Indonesia Sejahtera’  hendaknya  menjadi momentum bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan para pendahulu negara. Dikatakannya, berbagai permasalahan yang kita hadapi mulai dari kemiskinan, pengangguran, keterlantaran, korban bencana, hingga tawuran antar warga atau pelajar yang menimbulkan korban jiwa, yang terjadi akhir-akhir ini sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian serta keseriusan bersama untuk mencari solusi guna mengatasi berbagai masalah sosial tersebut dan upaya-upaya lain sebagaimana keinginan dan harapan kita untuk dapat tampil dan berprestasi di bidang olahraga, seni budaya dan bidang lainnya yang tentunya dalam hal ini diperlukan semangat kepahlawanan yang kuat. “Semangat kepahlawanan seperti cinta tanah air, rela berkorban, pantang menyerah, percaya pada kemampuan diri sendiri, suka menolong dan sebagainya menjadi sumber motivasi dan modal sosial untuk mengatasi berbagai masalah sosial tersebut sekaligus memacu guna mewujudkan keinginan dan harapan kita bersama,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pringsewu H.Sujadi secara khusus meminta dinas sosial setempat untuk mendata para pejuang bangsa di daerah tersebut guna diusulkan kepada pemerintah agar dapat diangkat menjadi pahlawan. Selain itu, turut pula diberikan tali asih dari Pemkab Pringsewu kepada para mantan pejuang yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia(LVRI) setempat. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Derajat Kesehatan Masyarakat Pringsewu Kategori Baik

GADINGREJO - Jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Pringsewu sampai dengan September 2012 mencapai 5 kasus atau dengan angka kematian ibu sebanyak 105 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara

umur harapan hidup pada tahun 2011 adalah 68,6 tahun. Sedangkan kasus kematian bayi di Pringsewu sampai bulan September 2012 sebanyak 61 kasus atau angka kematian bayi sebanyak 9 per 1.000 kelahiran hidup, serta gizi kurang sebesar 7,31 % dan Stunting pada balita 24 %.
Dari gambaran tersebut terlihat bahwa dalam beberapa aspek Pringsewu memiliki derajat kesehatan yang cukup baik, namun pada beberapa aspek lainnya, masih banyak yang harus dibenahi guna mencapai sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2014 tersebut.

Hal tersebut disampaikan Bupati Pringsewu H.Sujadi saat peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-48 di komplek perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu, Desa Yogyakarta, Kecamatan Gadingrejo, Jumat (9/11).

Dikatakan bupati, kesehatan ibu dan anak kerap menjadi perhatian sekaligus titik berat dalam pembangunan kesehatan, hal ini disebabkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi merupakan dua aspek yang menjadi indikator dalam pembangunan derajat kesehatan, sekaligus masih menjadi masalah dalam upaya pembangunan kesehatan itu sendiri, dimana untuk mewujudkan masyarakat dengan mutu kesehatan yang tinggi, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya harus terus berupaya meminimalisir angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
"Melalui tema yang diangkat pada tahun ini yakni 'Indonesia Sehat Ibu Selamat Anak Sehat' diharapkan kita semua sebagai komponen penggerak bangsa dapat semakin terpacu dan peduli dalam memperjuangkan kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak dalam rangka pembangunan kesehatan bangsa secara keseluruhan, dengan memperhatikan kesehatan mereka, termasuk diantara pemenuhan kebutuhan mereka akan gizi, lingkungan yang bersih dan sehat serta pelayanan dan fasilitas kesehatan yang layak," harapnya.

Pembangunan kesehatan, kata Bupati Pringsewu H.Sujadi, dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, dimana sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014 adalah meningkatnya umur harapan hidup menjadi 71 tahun, menurunnya kematian bayi menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup, menurunnya angka kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup, menurunnya prevalensi gizi kurang dan prevalensi stunting pada balita masing-masing menjadi 15% dan 32%.

Lebih lanjut dikatakan Bupati Pringsewu, Kementerian Kesehatan telah menetapkan 7 prioritas kebijakan pembangunan kesehatan, yaitu Percepatan Upaya Pencapaian MDGs Bidang Kesehatan, Upaya Promotif & Preventif, Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan dan Daerah Bermasalah Kesehatan, Ketersediaan, Pemerataan Obat dan Vaksin, Kemandirian Bahan Baku Obat, dan Integrasi Jamu dalam Pelayanan Kesehatan, Penyelenggaraan Birokrasi yang Bersih, Efektif & Efisien, serta Jaminan Kesehatan. "Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama, bahu membahu mensukseskan ketujuh prioritas kebijakan pembangunan kesehatan ini, sehingga kelak akan tercipta bangsa Indonesia yang sehat dan sejahtera," tutup bupati.

Dalam kegiatan HKN 2012 di pusat perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu yang baru tersebut, turut hadir diantaranya Wakil Bupati Pringsewu H.Handitya Narapati SZP, Ketua TP-PKK Pringsewu Hj.Nurrohmah Sujadi, Ketua DWP Pringsewu Hj.Aslaini Idrus, para asisten dan staf ahli bupati, para kepala SKPD dan staf, serta dari jajaran Dinas Kesehatan beserta institusi kesehatan lainnya di Kabupaten Pringsewu, seperti jajaran rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas, serta sejumlah perguruan tinggi kesehatan di Bumi Jejama Secancanan. Acara berlangsung meriah, karena diisi dengan berbagai perlombaan olahraga tradisional dan pembagian hadiah doorprize. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Bupati Pringsewu Serahkan Bantuan Korban Konflik Lampung Selatan

KALIANDA - Guna turut meringankan beban penderitaan warga yang menjadi korban konflik di Lampung Selatan beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Pringsewu memberikan sumban

gan kepada para korban. Sumbangan yang berasal dari jajaran pemkab serta masyarakat Kabupaten Pringsewu dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.70 juta tersebut, diserahkan langsung oleh Bupati Pringsewu H.Sujadi kepada Bupati Lampung Selatan H.Rycko Menoza SZP di ruang kerja bupati, kantor pemkab setempat di Kalianda, Kamis (8/11).

Turut mendampingi Bupati Pringsewu, Wakil Bupati Pringsewu H.Handitya Narapati SZP, Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Pringsewu H.Firman Muntako, Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik H.Widijatno, jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pringsewu.

Bupati Pringsewu H.Sujadi berharap sumbangan dari jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu serta sumbangan dari masyarakat Kabupaten Pringsewu tersebut, dapat meringankan beban penderitaan para warga yang menjadi korban akibat konflik yang terjadi antara warga Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji dan Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan H.Rycko Menoza SZP dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih tiada terhingga atas segala perhatian serta bantuan yang diberikan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu maupun masyarakat Kabupaten Pringsewu, dimana bantuan tersebut secepatnya akan diserahkan kepada para korban yang sangat membutuhkan. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Bupati Pringsewu Sampaikan KUA-PPAS 2013

PRINGSEWU - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pringsewu tentang Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan  Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2013, digelar di gedung DPRD setempat, Senin (05/11). Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Pringsewu Drs.Fransiskus Xaverius Siman tersebut dihadiri Bupati Pringsewu H.Sujadi dan Wakil Bupati H.Handitya NarapatiSZP, serta jajaran Pemkab Pringsewu lainya.

Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam kata pengantarnya mengatakan penyampaian rancangan KUA dan PPAS ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya; antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam implementasinya telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang merupakan dasar Penyusunan APBD, dan khusus dalam rangka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012. “Penyampaian KUA dan PPAS kepada Dewan didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa penyampaian danpenandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUA dan PPAS dilakukan dalam waktu yang bersamaan,” katanya.

Secara umum, kata Bupati Pringsewu Sujadi, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator makro, dimana perkembangan Pringsewu sebagai Daerah Otonomi Baru selama tiga tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup membanggakan. Sebagai gambaran, nilai PDRB wilayah Kabupaten Pringsewu tahun 2011 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 3.313.305.000 lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 yang nilainya sebesar Rp 2.963.350.000 atau mengalami peningkatan sebesar 11,81%. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 sebesar Rp. 2.536.309.000.

Sementara PDRB Pringsewu berdasarkan harga konstan tahun 2011 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2009 sebesar Rp. 1.262.944.000,  pada tahun 2010 mencapai Rp. 1.350.744.000 sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.446.602.000. Dengan kata lain PDRB Kabupaten Pringsewu pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan sebesar 5,80%, pada tahun 2010 sebesar 6,95% dan pada tahun 2011 sebesar 7,10%.

“Pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2011 sebesar 7,10%  atau naik sebesar 0,15% dibanding tahun 2010  sebesar 6,95%. Sementara PDRB perkapita Kabupaten Pringsewu atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp. 8.970.978.000, meningkat 10,61% dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar Rp. 8.110.472.000.  Jika berdasarkan harga konstan, maka PDRB perkapita penduduk Kabupaten Pringsewu pada tahun 2011 sebesar Rp. 3.916.764.000, sedangkan tahun 2010 sebesar Rp.3.696.931.000, atau mengalami peningkatan sebesar 5,95%,” jelas bupati.

Menurut Bupati Pringsewu Sujadi, kondisi tingkat laju inflasi Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2010 sebesar 9,35%  dengan rata-rata tingkat inflasi setiap bulan sebesar  0,78 %, dan pada tahun 2011 menurun menjadi sebesar 3,67 %. Sementara tingkat inflasi untuk tahun 2012 per September sebesar 3,65 % dengan rata—rata 0,48 tiap bulan. Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp. 763.832.272.336, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2013 yang diperkirakan sebesar Rp. 27.359.400.000,  berasal dari pajak daerah  dan retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan yang sah. Dana Perimbangan Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.587.047.184.573,  berasal dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp.30.083.536.573. Kemudian, Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan sebesar Rp. 499.454.898.000, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperkirakan sebesar Rp. 57.508.750.000. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 149.425.687.763 yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 26.500.000.000 serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yaitu Dana Tunjangan Profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD sebesar Rp. 112.925.687.763 serta bantuan keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya yang diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000.000. “Sedangkan belanja daerah Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp. 775.823.272.336, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar RP. 473.675.009.836,  dan Belanja Langsung sebesar Rp. 302.157.262.500,”  jelasnya lagi.

Terkait kebijakan pembangunan daerah, tambahnya, berdasarkan hasil musrenbang yang telah dilaksanakan sertadisinkronisasikan dengan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan provinsi tahun 2013, Kabupaten Pringsewu berfokus pada 6 prioritas pembangunan, yakni ; Percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan, pedesaan dan prasarana pemerintah; Peningkatan Akses dan pemerataan kualitas serta kuantitas pendidikan dan kesehatan; Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pembangunan perekonomian yang berwawasan lingkungan; Efektivitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; Peningkatan tata pelayanan publik dan reformasi birokrasi; Pengembangan Kebudayaan, Pemuda dan Pariwisata serta IPTEK dan peningkatan Iman dan Taqwa (IMTAQ). “Atas dasar 6  Kebijakan Pokok dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pringsewu yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) kemudian dipadukan dengan proyeksi pendapatan daerah yang tertuang dalam RAPBD Tahun Anggaran 2013, maka didalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah ditetapkan plafon anggarannya,” pungkas bupati. (*/Humas Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>